Creating Risk Culture And Behavior Issue Behind It

Pandemik COVID-19 yang terjadi saat ini tentu menimbulkan berbagai macam risiko bagi Instansi Pemerintah di tingkat Pemerintah Pusat hingga tingkat Pemerintah Daerah. Salah satu risiko tersebut adalah menurunnya produktivitas kerja Aparat Sipil Negara, sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akhir-akhir ini.

        Pandemik COVID-19 merupakan fenomena black swan yaitu sebuah fenomena yang amat jarang terjadi namun begitu terjadi akan berdampak sangat besar bagi masyarakat. Sebagaimana diketahui, pandemik COVID-19 mendorong Pemerintah untuk menerapkan flexible working engagement yang meliputi flexible working space, flexible working hour dan flexible working schedule.

        Tiga bentuk sistem kerja tersebut menuntut adanya perubahan cara dan sistem kerja birokrasi Pemerintah dalam melaksanakan berbagai tugas pokok dan fungsinya. Perubahan cara kerja tersebut tentu menimbulkan risiko-risiko tertentu bagi Instansi Pemerintah.

        Pandemik COVID-19 menyadarkan bahwa aktivitas manajemen risiko selama ini berupa penyusunan register risiko dan analisis probabilitas serta dampak risiko di masing-masing Instansi Pemerintah saja tidaklah cukup untuk menghadapi berbagai risiko multi dimensi dan lintas organisasi yang ditimbulkan oleh fenomena black swan seperti COVID-19. Kegagalan pemerintah dalam melakukan pengelolaan risiko-risiko yang disebabkan pandemik ini akan dapat menurunkan kepercayaan publik kepada pemerintah sebagai principal utama pemerintah.

        Proses manajemen risiko itu sendiri telah dilaksanakan dengan efektif dalam sebuah organisasi ketika:

  1. Risiko-risiko yang signifikan telah diidentifikasi, diukur dan dikelola sedemikian rupa secara periodik dengan menggunakan berbagai sarana dan teknik tertentu.
  2. Manajemen risiko telah menjadi sebuah sistem yang terstruktur di dalam organisasi, dimana seluruh kegiatan dan pembuatan keputusan dalam Instansi Pemerintah telah mempertimbangkan dimensi-dimensi risiko yang dapat terjadi. Ketika risiko telah menjadi sistem di dalam organisasi, maka seluruh individu dapat mengemukakan pandangan dan persepsinya tentang penanganan risiko.
  • Manajemen risiko telah melibatkan seluruh sumber daya dan individu di organisasi dalam sebuah struktur dan kerangka kerja manajemen risiko yang terintegrasi. Dengan kata lain, manajemen risiko bukan hanya dilaksanakan oleh satu individu saja namun seluruh individu dalam Instansi Pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu dalam mengelola risiko yang ada di Instansi Pemerintah tersebut.

       Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hal yang lebih penting bagi Instansi Pemerintah dalam menghadapi risiko sebenarnya adalah bagaimana mewujudkan roh dari manajemen risiko di dalam organisasi itu sendiri. Roh dari manajemen risiko adalah terwujudnya risiko sebagai bahasa umum yang digunakan oleh seluruh individu di dalam organisasi dan di dalam pengambilan keputusan dalam organisasi tersebut.

        Kondisi ini dapat tercapai ketika manajemen risiko telah terinternalisasi menjadi sebuah budaya organisasi. Proses manajemen risiko tidak akan efektif apabila manajemen risiko tidak terinternalisasi sebagai sebuah budaya organisasi. Sebagai akibatnya, pihak-pihak di dalam organisasi tidak memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai macam aspek manajemen risiko.

        Dalam Practice Guidance yang dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditors (2019) yang berjudul Assessing The Risk Management Process, diketahui bahwa terdapat tiga atribut dalam manajemen risiko yang matang (mature risk management) antara lain budaya risiko, tata kelola risiko dan proses manajemen risiko.

       Pertama-tama harus dipahami apa itu budaya organisasi. O’Reilly dan Chatman (1996) mendefinisikan budaya organisasi sebagai: a system of shared values (that define what is important) and norms that define appropriate attitudes and behaviours for organisational members (how to feel and behave).

       Budaya organisasi adalah seperangkat nilai serta norma-norma yang digunakan oleh individu-individu di dalam organisasi sebagai pedoman sikap dan perilaku individu-individu tersebut. Budaya organisasi diciptakan sebagai pedoman perilaku bagi personil organisasi untuk mengatasi berbagai macam permasalahan internal dan eksternal yang dihadapi organisasi, dalam hal ini Instansi Pemerintah. Salah satu permasalahan yang dihadapi Instansi Pemerintah dalam kegiatan sehari-hari adalah risiko.

        Institute of International Finance (2009) mendefinisikan budaya risiko sebagai the set of norms and traditions of behavior of individuals and of groups within an organization, that determine the way in which they identify, understand, discuss, and act on the risks the organization confronts and the risks it takes.

        Berdasarkan definisi tersebut, diketahui bahwa budaya risiko berkaitan dengan aspek perilaku orang-orang di dalam menghadapi risiko. Perilaku mereka akan menentukan keberhasilan atau kegagalan manajemen risiko. Hal ini selaras dengan hipotesis Goto (2004) yang menjelaskan bahwa orang-orang dan perilakunya akan mempengaruhi efektivitas manajemen risiko di dalam organisasi.

        Budaya risiko meliputi bagaimana perilaku individu-individu di dalam memahami risiko-risiko organisasi, bagaimana mereka berdiskusi dengan rekan kerjanya mengenai risiko serta tingkat risiko yang dapat diterima organisasi. Budaya risiko juga berhubungan dengan perilaku yang dilakukan di dalam proses pembuatan keputusan-keputusan tertentu berdasarkan risiko-risiko yang dihadapi organisasi.

        Dalam mewujudkan budaya risiko sebagaimana disebutkan di atas, maka persepsi dan perilaku seluruh Aparat Sipil Negara di dalam Instansi Pemerintah mengenai risiko harus dapat diarahkan sedemikian rupa. Persepsi masing-masing individu tentang risiko adalah penting. Sebagai contoh, apabila individu memiliki persepsi bahwa risiko adalah sesuatu yang tidak penting maka hal ini akan memberikan pengaruh terhadap perilakunya yang akan cenderung mengabaikan proses pengelolaan risiko dalam Instansi Pemerintah.

        Idealnya masing-masing individu dapat berperilaku dan membuat keputusan dengan rasional di dalam pengelolaan risiko. Dalam hal ini, pribadi yang dapat berpikir secara rasional seharusnya bersedia terlibat dalam perwujudan budaya sadar risiko di dalam organisasinya.

        Permasalahannya adalah bahwa dalam diri seseorang terdapat issue yang harus diperhatikan. Issue tersebut adalah berupa cognitive bias. Faktor inilah yang menjadi salah satu penghambat terwujudnya budaya risiko. Hal ini disebabkan karena individu-individu umumnya akan melakukan perilaku tertentu berdasarkan proses mental dalam diri mereka atau berdasarkan informasi tertentu, yang belum tentu akurat.

        Blanco (2017) menjelaskan bahwa cognitive bias adalah systematic (that is, non random and, thus, predictable) deviation from rationality in judgment or decision making. Cognitive bias akan mempengaruhi perilaku seseorang, dalam hal ini bias tersebut akan menjadikan mereka tidak dapat berperilaku secara rasional.

       Bias dalam diri seseorang akan mempengaruhi penerimaan mereka terhadap informasi risiko yang diterimanya dan keputusan yang akan mereka ambil. Bagaimana mereka memberikan informasi tentang risiko kepada pihak lain, bagaimana sikap dan perilaku mereka ketika membahas risiko dan bagaimana pula perilaku mereka di dalam menghadapi risiko sedikit banyak dipengaruhi oleh bias yang ada dalam dirinya.

        Berbagai contoh cognitive bias di dalam diri seseorang antara lain adalah availability heuristic, confirmation bias, false consensus effect dan status quo bias.

        Availability heuristic adalah teknik pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang paling mudah diingat oleh pikiran. Permasalahan akan muncul ketika informasi yang diingat tersebut adalah informasi yang tidak akurat. Sebagai contoh, masih banyak orang yang beranggapan bahwa ibu kota Australia adalah Sdyney karena kota tersebut adalah kota yang paling terkenal di Australia.

        Tujuan penerapan budaya risiko di dalam Instansi Pemerintah tidak akan tercapai sepenuhnya apabila Aparat Sipil Negara berpedoman pada informasi tentang risk exposure yang tidak akurat ketika melakukan pembahasan tentang risiko yang dihadapi Instansi Pemerintah.

       Confirmation bias adalah kecenderungan seseorang untuk mempercayai informasi yang mendukung pendapatnya dan menolak informasi yang tidak sesuai dengan pendapat yang dimilikinya. Dengan demikian, apabila proses pengelolaan risiko tidak sesuai dengan pendapat seseorang maka mentalnya akan cenderung menolak proses yang dilaksanakan dalam mengelola risiko.  Sebagai akibatnya proses pengelolaan risiko dalam organisasi tidak akan optimal.

        False consensus effect adalah bias dalam pemikiran seseorang berupa kecenderungannya untuk meyakini bahwa orang-orang lain sepakat dengan ucapan ataupun tindakannya. Apabila seorang pimpinan Instansi Pemerintah meyakini bahwa Aparat Sipil Negara di instansi yang dipimpinnya menyetujui kebijakan tentang manajemen risiko yang ditetapkannya, meskipun sebenarnya terdapat Aparat Sipil Negara yang diam-diam tidak menyetujui kebijakan tersebut. Kondisi seperti ini akan mengurangi efektivitas manajemen risiko karena Aparat Sipil Negara tidak akan sepenuh hati dalam melaksanakan proses manajemen risiko yang tidak disetujuinya.

       Status quo bias (that’s the way we do thing around here) adalah kecenderungan mental dan pemikiran seseorang untuk melakukan perilaku-perilaku dalam pola yang sama. Kecenderungan tersebut didasari kekhawatiran manusia akan sesuatu yang baru, berupa cara kerja / paradigma kerja baru.

        Di sisi lain, karakteristik risiko adalah identik dengan ketidakpastian dan perubahan. Kegagalan Aparat Sipil Negara dalam melakukan perubahan sebagai tuntutan dari proses manajemen risiko akan menghambat pelaksanaan proses tersebut di Instansi Pemerintah.

       Dalam mengatasi bias dalam diri Aparat Sipil Negara, satu hal yang harus dilakukan adalah memastikan agar pegawai Instansi Pemerintah bersedia mencari sebanyak mungkin informasi dari pihak-pihak lain, bahkan apabila dimungkinkan mendorong mereka untuk mencari informasi dari pihak yang memiliki pendapat yang kontra dengan pendapatnya (devil’s advocate).

        Agar dapat mewujudkan hal tersebut maka dapat dilaksanakan sebuah forum focus group discussion atau brainstorming yang diikuti oleh berbagai Aparat Sipil Negara, dengan melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagai fasilitator. Dalam forum ini, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dapat mendorong Aparat Sipil Negara agar dapat saling berdiskusi satu sama lain. Tujuannya adalah untuk mengeliminasi bias di dalam diri mereka.

Oleh: Ardeno Kurniawan, S.E., Ak.  Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Sleman

Tulisan ini telah dimuat di Majalah Paris Review BPKP DIY

Recommended For You

About the Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*