Menjadi APIP yang Responsif Untuk Meningkatkan Efektivitas Manajemen Risiko Dalam Sistem Kerja New Normal

        Pada saat ini, berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia sedang menghadapi pandemik COVID19. Pandemik tersebut telah menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan di Indonesia. Permasalahan yang ditimbulkan akibat COVID19 tersebut juga berpengaruh terhadap kinerja dan proses bisnis di berbagai Instansi Pemerintah.

        Dalam menghadapi pandemik ini, Pemerintah memutuskan untuk melakukan berbagai perubahan cara kerja Aparat Sipil Negara, agar mereka tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik di tengah penyebaran virus COVID-19.

       Perubahan sistem dan cara kerja tersebut dikemas dalam bentuk konsep sistem kerja new normal berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru.

        Sistem kerja new normal akan merubah cara kerja di Instansi Pemerintah secara signifikan. Berbagai perubahan tersebut tentu menimbulkan berbagai risiko. Risiko-risiko tersebut harus dikelola melalui proses manajemen risiko. Tujuannya adalah agar risiko-risiko tersebut tidak mengganggu tujuan Instansi Pemerintah.

        Oleh karena itu, peranan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di dalam pelaksanaan sistem kerja new normal sangat penting. Dalam hal ini, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dapat memastikan bahwa risiko yang muncul akibat sistem kerja new normal tidak menghambat tujuan organisasi. Fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah untuk mendorong terlaksananya manajemen risiko dengan efektif di Instansi Pemerintah yang melaksanakan sistem kerja new normal.

        Sistem kerja new normal yang dilaksanakan di berbagai Instansi Pemerintah akan menimbulkan berbagai macam risiko tertentu. Risiko-risiko tersebut perlu dikelola melalui proses manajemen risiko. Agar proses manajemen risiko di Instansi Pemerintah dapat terlaksana dengan efektif, maka budaya sadar risiko dan konsep risk intelligence perlu dibangun dan dilaksanakan di Instansi Pemerintah tersebut.    

       Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan terlaksananya manajemen risiko di Instansi Pemerintah dengan efektif. Dalam hal ini, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus melakukan aktivitas-aktivitas konsultasi tertentu dalam rangka mendorong terciptanya budaya sadar risiko dan terlaksananya konsep risk intelligence di Instansi Pemerintah yang menjadi rekan kerjanya.

       Aktivitas-aktivitas konsultasi yang dapat dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern pemerintah adalah  berupa aktivitas brainstorming tentang risiko, workshop risiko dan focus group discussion tentang risiko. Ketiga aktivitas yang dilaksanakan tersebut akan dapat mendorong terciptanya budaya sadar risiko dan terlaksananya konsep risk intelligence yang merupakan ukuran manajemen risiko yang efektif di dalam Instansi Pemerintah.

Dinukil dari Karya Tulis Dalam Rangka HUT BPKP RI Ke 37 Oleh Ardeno Kurniawan S.E., Ak. Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Sleman

 

 

Recommended For You

About the Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*