Pemkab Sleman Serahkan LKPD 2023 kepada BPK

Pemkab Sleman menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Harda Kiswaya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Haris Sutarta dan Inspektur Kabupaten Sleman Hery Dwi Kuryanto menyampaikan Laporan Keuangan yang diterima secara langsung oleh Kepala BPK Perwakilan DIY Widhi Widayat pada Jumat (12/01/24).

Kustini menyampaikan bahwa Pemkab Sleman berkomitmen untuk memenuhi amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah khususnya PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. “Pemkab Sleman berkomitmen melakukan upaya perbaikan pengelolaan keuangan, di antaranya dengan pendampingan kepada OPD dalam percepatan penyelesaian laporan keuangan agar dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan,” katanya.

Pemkab Sleman juga berkomitmen untuk selalu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga diharapkan mampu meminimalisir penyimpangan dalam setiap pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan. “Kedepan, Pemkab Sleman terus mendorong optimalisasi pelayanan publik, baik melalui peningkatan kapasitas SDM, penerapan inovasi, pemanfaatan teknologi dan sistem terintegrasi dalam pelayanan,” tambahnya.

Widhi Widayat dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Sleman atas konsistensinya dengan menjadi salah satu pemerintah daerah yang menyerahkan laporan keuangan lebih awal dibanding wilayah lainnya khususnya di DIY. “Mewakili BPK Perwakilan DIY, saya mengapresiasi Pemkab Sleman atas kinerja dan kerja kerasnya dalam menyusun laporan ini sehingga menjadi salah satu pemerintah daerah yang tercepat bersama dengan Kota Yogyakarta dalam menyelesaikan Laporan Keuangan,” katanya.

Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan oleh tim BPK selama 60 hari kerja dengan mengacu pada empat poin penilaian yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Recommended For You

About the Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*