Peranan APIP Sebagai Katalisator P3DN

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran untuk melakukan pengawasan dalam implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Pemerintah Kabupaten, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring kegiatan, sekaligus mendorong Tim P3DN untuk memfasilitasi SKPD dalam penghitungan TKDN, dan pemenuhan komitmen target TKDN. Pengawasan yang dilakukan oleh APIP dilaksanakan dalam bentuk Review, antara lain review RKA,  untuk memastikan apakah input rincian belanja telah disertai dengan penhitungan TKDN, review HPS, untuk memastikan apakah rincian barang yang ditetapkan harganya tersebut telah dilakukan penghitungan TKDN, dan memastikan bahwa cara penghitungan sudah sesuai. Kemudian di tahap pelaksanaan, memastikan bahwa PPK bersama konsultan pengawas telah melakukan pemantauan pemenuhan komitmen dari penyedia untuk memenuhi spek TKDN.

Arahan Presiden terkait pengadaan barang dan jasa adalah:

  1. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (PDN)
  2. Meningkatkan porsi usaha kecil, mikro dan koperasi
  3. Memastikan transparansi PBJ
  4. Mengupayakan efisiensi belanja pemerintah
  5. Mempercepat penyerapan anggaran pemerintah
  6. Mendorong UMKM untuk dapat masuk ke e-katalog dan mempermudah perizinan bagi UMKM

Lebih lanjut, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Kooperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat instruksi sebagai berikut:

  1. Mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi.
  2. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran pada pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan produk UMKM dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
  3. Mendukung pencapatan target belanja APBN dan APBD TA 2022 paling sedikit Rp400 T untuk produk dalam negeri prioritas produk UMKM dan koperasi.
  4. Membentuk tim P3DN pada K/L dan Pemda serta menyusun roadmap strategi penggunaan produk dalam negeri dalam rangka percepatan penayangan menuju 1.000.000 produk tayang dalam e-katalog.
  5. Pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan 5% bagi K/L dan Pemda yang melakukan pemenuhan belanja melalui impor.
  6. Belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah menggunakan SIRUP dan mengisi e-kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
  7. Mencantumkan syarat wajib menggunakan produk dalam negeri pada semua kontrak kerja sama.
  8. Menghapuskan syarat yang menghambat P3DN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
  9. Melakukan integrasi data dan informasi mengenai produk dalam negeri melalui penerapan Satu Data Indonesia (SDI) dalam rangka mendukung kebijakan berbasis data dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai kerangka SPBE.

Salah satu strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah dengan cara melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). Terdapat tiga konsep yang harus dipahami dalam P3DN yaitu konsep produk dalam negeri, tingkat komponen dalam negeri dan bobot manfaat perusahaan.

Pengertian Produk Dalam Negeri, Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Bobot Manfaat Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Produk Dalam Negeri adalah Barang dan Jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruhnya atau sebagian berasal dari dalam negeri.

Sektor-sektor yang menghasilkan produk dalam negeri adalah sektor jasa properti, real estate, dan building construction seperti Waskita Karya Tbk, Wijaya Karya dan Adhi Karya Tbk. Selain itu terdapat sektor jasa Insfrasturcture, utility dan transportasi seperti Garuda Indonesia, Jasa Marga dan Telekomunikasi Indonesia Serta sektor jasa finance seperti BRI, BNI, Bank Mandiri

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah besaran komponen dalam negeri pada barang, jasa, serta gabungan barang dan jasa. Penggunaan Produk Dalam Negeri, ditentukan berdasarkan besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai TKDN.

Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) adalah nilai penghargaan yangdiberikan kepada Perusahaan Industri yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia. Penggunaan produk dalam negeri pada PBJ diwajibkan apabila terdapat produk dalam negeri dengan nilai penjumlahan TKDN dan BMP paling sedikit 40%.

Nilai TKDN dan BMP berpedoman pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian.

Pada tahap perencanaan PBJ, nilai TKDN memberikan gambaran target yang ditetapkan pemerintah tentang besaran nilai penggunaan produksi dalam negeri pada PBJP Nilai TKDN menjadi ukuran penggunaan komponen dalam negeri pada suatu barang/jasa yang diadakan.

Pada tahap pemilihan, TKDN menjadi satu pertimbangan dalam penentuan pemenang tender (dengan pemberian preferensi harga).

Pada tahap serah terima, realisasi TKDN menjadi salah satu syarat diterimanya pekerjaan dan dasar penetapan sanksi jika terjadi ketidaksesuaian dengan komitmen.

Nilai TKDN menjadi ukuran penggunaan komponen dalam negeri pada suatu barang/jasa yang diadakan.

Pada tahap pelaksanaan pekerjaan, TKDN akan menjadi acuan penyedia untuk bekerja & PPK untuk melakukan monitoring.

Penetapan BMP bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada produsen atas perannya dalam memberikan manfaat bagi pemberdayaan ekonomi, lingkungan sosial sekitar, lingkungan alam, kesehatan dan keselamatan kerja juga bagi pelayanan kepada konsumen.

Implementasi P3DN diatur dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

  1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 26
  2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 85-90
  3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 4 Huruf b beserta Perubahannya
  4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan industri Pasal 61 Ayat 1 dan 2.
  5. Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  6. Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Lebih lanjut, Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Pasal 76 mengatur mengenai peran APIP dalam pengawasan barang dan jasa sebagai berikut:

Ayat 1: Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.
Ayat 2: Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system.
Ayat 3: Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.

Pada saat perencanaan pengadaan, PA harus memastikan bahwa identifikasi kebutuhan dan penetapan Barang/Jasa sudah memperhatikan TKDN (wajib/tidak menggunakan PDN?), Mencari informasi nilai TKDN dari barang & jasa yang dibutuhkan (Barang->Daftar Inventaris B/J; Jasa-> perhitungan estimasi) dan menghitung target TKDN yang akan ditentukan.

Pada tahap persiapan pengadaan, PPK harus melakukan Penyusunan Spesifikasi, HPS dan Draft Kontrak dengan memperhatikan TKDN serta memastikan Nilai TKDN yang menjadi target. Di samping itu, Pokja harus Mencantumkan persyaratan TKDN dalam Dokumen Pemilihan.

Pada saat pemilihan penyedia, Pokja harus memeriksa data dukung TKDN dan melakukan perhitungan preferensi harga.

Pada saat pelaksanaan pekerjaan, penyedia harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan penawaran (TKDN Barang & Komitmen TKDN Jasa). PPKom harus melakukan monitoring pelaksanaan pekerjaan (mencatat setiap ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dan mengumpulkan bukti untuk menghitung capaian TKDN).

Pada saat serah terima pekerjaan, PPKom harus Melakukan (Evaluasi Capaian TKDN dengan cara membandingkan capaian TKDN dengan penawaran TKDN).

Aktivitas-aktivitas di atas yang menjadi obyek pengawasan P3DN dan TKDN yang dilaksanakan oleh APIP. Sesuai dengan Internal Audit Capability Model, APIP memiliki fungsi sebagai agen perubahan (agent of change) dan konsultan terpercaya (trusted advisor). Melalui kedua fungsi tersebut, APIP akan dapat menjadi katalisator terhadap perubahan dalam organisasi pemerintah yang menjadi partner kerjanya agar dapat menjadi lebih baik, termasuk untuk mendorong dan menggalakkan P3DN di organisasi pemerintah.

Tujuan pengawasan terhadap P3DN adalah untuk memastikan
ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi pernenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya, kepatuhan terhadap peraturan, pencapaian TKDN, penggunaan produk dalam negeri; pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan Pengadaan Berkelanjutan.

Secara spesifik, tujuan pengawasan terhadap P3DN dan TKDN adalah untuk memberikan keyakinan bahwa Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan telah memperhatikan pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan penggunaan produk dalam negeri.

Pengawasan APIP terhadap P3DN dan TKDN dilakukan terhadap aspek permintaan dan penawaran produk dalam negeri. Salah satu titik kritis dalam audit P3DN adalah adanya pengadaan yang tidak menggunakan produk dalam negeri terhadap PBJ yang diikuti oleh peserta dengan nilai TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% .

Tujuan dilakukannya pemantauan P3DN adalah untuk memperoleh data terkini tentang kebijakan pemerintah daerah terkait P3DN, memperoleh nilai komitmen pengadaan produk dalam negeri yang direncanakan masing-masing OPD yang terklarifikasi (valid), hasil validasi oleh PPKom masing-masing OPD yang divalidasi, serta melakukan pemantauan progress realisasi belanja produk dalam negeri dalam PBJ masing-masing OPD sesuai dengan hasil validasi yang dilakukan oleh PPKom, sehingga diharapkan dapat mencapai minimal 40% PBJ melalui penyedia dengan penggunaan komponen dalam negeri dan memberikan rekomendasi untuk mendorong percepatan realisasi belanja produk dalam negeri dalam PBJ masing-masing OPD pada saat monitoring oleh APIP.

Recommended For You

About the Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*