Tupoksi

Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan perangkat daerah.

Fungsi Inspektorat Kabupaten:

  1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  2. pelaksanaan pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, asistensi dan kegiatan pengawasan lainnya;
  3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
  4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  5. pelaksanaan kesekretariatan Inspektorat; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya dan atau sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan urusan evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Inspektorat Kabupaten;
  2. penyusunan program kerja pengawasan;
  3. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
  4. pelaksanaan urusan umum;
  5. pelaksanaan urusan kepegawaian;
  6. pelaksanaan urusan keuangan;
  7. pelaksanaan urusan perencanaan;
  8. pelaksanaan urusan evaluasi dan pelaporan; dan
  9. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Inspektorat Kabupaten.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
  3. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
  4. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
  5. pengelolaan dokumentasi dan informasi;
  6. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
  7. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
  8. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan urusan perencanaan.

Subbagian Keuangan dan Perencanaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Perencanaan;
  2. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Inspektorat Kabupaten;
  3. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan dan urusan perencanaan;
  4. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
  5. penyusunan program kerja pengawasan tahunan; dan
  6. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan dan Perencanaan.

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan evaluasi dan pelaporan.

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
  2. perumusan kebijakan teknis urusan evaluasi dan pelaporan;
  3. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Inspektorat Kabupaten; dan
  4. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan bidang pemerintahan.

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
  2. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang pemerintahan;
  3. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, urusan penunjang kepegawaian, keuangan, pengawasan, pelayanan DPRD, staf Bupati, dan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kecamatan;
  4. penyusunan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, urusan penunjang kepegawaian, keuangan, pengawasan, pelayanan DPRD, staf Bupati, dan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kecamatan;
  5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan.

Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan bidang kesejahteraan rakyat.

Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanaan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  2. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang kesejahteraan rakyat;
  3. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, dan transmigrasi;
  4. penyusunan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, dan transmigrasi; dan
  5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan bidang perekonomian.

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;
  2. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang perekonomian;
  3. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan pariwisata;
  4. penyusunan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan pariwisata; dan
  5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian.

Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan bidang pembangunan.

Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan;
  2. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan bidang pembangunan;
  3. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, serta urusan penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
  4. penyusunan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, serta urusan penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan; dan
  5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah Kabupaten sesuai dengan keahlian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*