Teori Teori Penyebab Terjadinya Korupsi

Secara umum, terdapat beberapa teori yang dapat memberikan jawaban mengenai mengapa seorang pejabat publik melakukan korupsi. Teori-teori tersebut antara lain:

  1. Rational choice theory. Dalam teori ini dinyatakan bahwa seseorang melakukan korupsi ketika manfaat dari melakukan korupsi lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang akan diderita karena melakukan korupsi. Makna rasional dalam teori ini adalah cara pandang pelaku korupsi yang ingin memperoleh manfaat berupa uang dalam jumlah yang banyak tanpa harus menderita kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang diterimanya.

Berdasarkan teori ini, manusia adalah pribadi yang rasional, penuh perhitungan dan akan melakukan segala sesuatu berdasarkan perhitungan biaya dan manfaat (cost-benefit calculation). Ketika pelaku korupsi melihat dirinya memiliki peluang untuk melakukan korupsi sehingga dapat memperoleh uang banyak (manfaat) tanpa dapat diketahui karena pengendalian yang lemah (kerugian) maka dia akan melakukan korupsi.

Teori ini menjelaskan bahwa sebenarnya rasionalitas seseorang tidak sepenuhnya bebas namun merupakan rasionalitas yang terikat (bounded rationality). Artinya seseorang membuat keputusan dengan hanya mempertimbangkan risiko-risiko jangka pendek dan berdasarkan informasi terbatas yang diterima pada saat itu, yang mungkin akan menghasilkan keputusan yang berbeda dalam waktu yang lain.

Dalam teori ini, seseorang akan melakukan korupsi ketika manfaat melakukan korupsi lebih besar daripada biaya dan kerugian yang akan diderita akibat melakukan korupsi. Manfaat melakukan korupsi dapat berupa kekayaan materiil, jabatan, kedudukan atau kepuasan pribadi sedangkan kerugian melakukan korupsi dapat berupa potensi perbuatannya diketahui pihak berwenang dan sanksi dari lembaga pengadilan dalam bentuk hukuman denda dan penjara. Rumus perilaku korup menurut teori ini adalah sebagai berikut: Korupsi → Manfaat melakukan korupsi > kerugian melakukan korupsi.

Prinsip utama dalam teori ini adalah:

  1. Mayoritas pelaku kriminal adalah orang-orang yang berpikiran rasional.
  2. Rasionalitas adalah cara berpikir yang digunakan untuk membedakan antara tujuan dengan cara-cara yang harus digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya tujuan seseorang adalah memiliki kekayaan maka cara-cara yang dapat dilakukan untuk memiliki kekayaan beraneka ragam, mulai dari bekerja hingga mencuri agar dapat memperoleh kekayaan yang diinginkan.
  3. Seseorang akan melakukan kalkulasi untuk mengetahui manfaat dan kerugian apa yang akan diperoleh dari setiap cara yang ada.
  4. Apabila manfaat yang diperoleh dari melakukan cara tertentu ternyata melebihi kerugiannya maka seseorang akan melakukan cara tersebut dan apabila manfaat lebih kecil daripada kerugiannya maka seseorang yang berpikiran rasional tidak akan melakukannya.

Sebagai contoh, seorang oknum pejabat publik diberikan tugas untuk menjadi pimpinan proyek pembangunan jalan lintas provinsi. Apabila oknum tersebut ingin melakukan korupsi maka dia akan berpikir manfaat apa yang akan diperoleh dari melakukan korupsi, seperti berapa keuntungan finansial yang mungkin didapat dari korupsi.

Selanjutnya dia akan berpikir kerugian apa yang akan dideritanya apabila dia melakukan korupsi, misalnya bagaimana sistem pengendalian yang ada di instansinya sehingga dapat dibuat estimasi apakah perbuatannya berpotensi diketahui atau tidak dan juga hukuman seperti apa yang akan diterima apabila dia diadili di pengadilan. Apabila dari analisis mengenai manfaat dan kerugian yang dilakukan, ternyata dia beranggapan bahwa manfaat dari melakukan korupsi masih lebih besar daripada kerugiannya maka dia akan melakukan korupsi.

Kemungkinan lain yang dapat terjadi adalah apabila seseorang mengetahui bahwa hukuman yang dapat diterimanya apabila orang tersebut diketahui melakukan korupsi adalah besar, maka hal ini akan mendorongnya untuk melakukan korupsi yang lebih besar agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada kerugian yang dapat dideritanya.

Berdasarkan teori ini maka pencegahan korupsi yang efektif adalah dengan memperkuat sistem pengawasan (pengawasan internal dan pengawasan eksternal) untuk mencegah agar korupsi tidak terjadi atau untuk mendeteksi korupsi serta memperberat sanksi hukuman bagi pelaku korupsi.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum yang melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi harus dapat menyelidiki kasus korupsi dengan sangat baik sehingga tidak dapat dibantah di pengadilan. Hakim yang menangani kasus korupsi pun juga harus berani memberikan hukuman yang keras bagi para pelaku korupsi.

Terdapat satu kelemahan dalam teori ini yaitu teori ini gagal menjawab pertanyaan mengapa terdapat orang yang melakukan korupsi namun ada pula yang tidak melakukan korupsi, meskipun keduanya dihadapkan pada situasi yang sama. Dengan demikian, teori ini belum dapat menjelaskan mengapa seseorang melakukan korupsi secara menyeluruh.

  1. Bad apple theories. Berdasarkan teori ini, korupsi terjadi karena adanya individu-individu yang memiliki karakter yang buruk (bad or rotten apples). Karakter buruk yang dimaksud seperti keserakahan, sifat tidak bermoral dan tidak jujur. Karakter-karakter buruk tersebut dapat diperoleh dari pembelajaran sejak kecil dalam keluarga atau melalui interaksi di dalam lingkungan sosial.

Berdasarkan teori ini, sifat-sifat buruk yang ada dalam diri seseorang (keserakahan, dan tidak jujur) menjadi faktor utama yang menyebabkan seseorang berperilaku korup. Perilaku korup dalam diri seseorang, terutama orang-orang yang menjabat sebagai pejabat publik, dapat mempengaruhi individu-individu lain di dalam organisasi tersebut untuk turut serta berperilaku korup.

Apabila menggunakan teori ini maka untuk mencegah korupsi diperlukan seleksi pegawai dan pejabat publik yang ketat dengan mempertimbangkan rekam jejaknya, terutama dari aspek integritas dan kejujuran serta melakukan pelaksanaan penelusuran rekam jejak seorang pejabat publik.

Menggunakan ilustrasi pembangunan jalan di atas, maka ternyata oknum pejabat publik yang ditunjuk untuk membangun jalan lintas provinsi memiliki karakter korup dan tidak jujur sehingga potensi terjadinya korupsi dalam proyek tersebut adalah besar.

  1. Organizational culture theories. Menurut teori ini, perbuatan korupsi terjadi karena sistem dan budaya yang ada dalam sebuah organisasilah yang mendorong seseorang di dalam organisasi tersebut untuk menjadi korup (bad bushels). Lingkungan yang korup dapat menjadikan seseorang yang awalnya berintegritas menjadi pribadi yang korup.

Seseorang menjadi korup didasari pada faktor kesetiaan dan loyalitas kepada organisasinya. Meskipun demikian, tidak dapat diambil kesimpulan bahwa semua orang yang berada dalam organisasi yang korup secara otomatis akan menjadi pribadi yang korup pula. Berdasarkan teori ini maka faktor pemimpin dalam organisasi yang mengutamakan etika, kejujuran dan integritas sangat penting agar tidak terdapat budaya korup di dalam organisasi tersebut.

Berdasarkan ilustrasi pembangunan jalan di atas, ternyata organisasi dimana oknum pejabat publik bekerja untuk membangun jalan lintas provinsi adalah organisasi yang memiliki budaya korup dan memiliki pengendalian internal yang sangat lemah. Dengan demikian, potensi terjadinya korupsi sangat besar.

  1. Clashing moral value theories. Berdasarkan teori ini, korupsi terjadi ketika terdapat konflik antara status seseorang sebagai individu dalam lingkungan masyarakat dengan statusnya sebagai seorang pejabat publik atau penyelenggara negara. Kedua status tersebut terkadang menimbulkan konflik moral. Konflik tersebut terjadi karena seorang pejabat publik mengalami kesulitan untuk memisahkan antara kehidupan pribadi dengan pekerjaannya sebagai pejabat publik.

Berdasarkan teori ini, seseorang melakukan korupsi tidak didasari atas keserakahan namun semata-mata untuk membantu teman atau keluarganya sebagai bentuk loyalitas. Dalam hal ini, budaya gotong royong dan saling membantu yang umumnya berlaku di Indonesia turut mempengaruhi cara berpikir pejabat publik. Di luar hubungan sosial, hubungan kerja juga turut berpengaruh. Dalam hal ini terkadang seseorang melakukan korupsi dalam rangka menunjukkan rasa solidaritas dengan rekan kerjanya yang korup.

Dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, seorang oknum pejabat publik mampu menetapkan kebijakan-kebijakan yang dapat menguntungkan keluarga atau teman-temannya. Sebagai bentuk loyalitas dan kesetiakawanan maka pejabat publik tersebut dapat melakukan korupsi dalam rangka membantu keluarga atau teman-temannya, sesuatu yang kita kenal sebagai nepotisme.

Mengacu pada teori ini maka penegakan kode etik dalam organisasi publik sebagai pedoman bagi pejabat publik untuk berperilaku dan memutuskan kebijakan tertentu sangat penting dalam rangka pencegahan korupsi agar tidak terpengaruh dengan tekanan dari pihak-pihak lain.

Dengan menggunakan contoh oknum pejabat publik yang melakukan korupsi pembangunan jalan lintas provinsi, maka pejabat tersebut melakukan korupsi bukan untuk kepentingan pribadinya namun semata-mata untuk membantu keluarga atau teman-temannya.

  1. The ethos of public administration theories. Menurut teori ini, budaya dan nilai-nilai tertentu di dalam masyarakat dapat mendorong atau memberikan tekanan kepada pejabat publik untuk melakukan hal-hal tertentu, termasuk mendorong pejabat publik untuk melakukan korupsi agar dapat memenuhi keinginan masyarakat.

Terkadang masyarakat yang memiliki banyak kepentingan akan mendorong pejabat publik untuk membantu mereka dengan cara menetapkan kebijakan-kebijakan tertentu yang akan menguntungkan mereka. Permasalahannya, terkadang dalam menetapkan kebijakan yang menguntungkan masyarakat maka pejabat publik harus melanggar aturan yang ada dan dapat merugikan keuangan negara.

Teori ini memandang perilaku korup bukan dari sisi pejabat publik yang memiliki kewenangan namun dari sisi masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan kewenangan yang dimiliki pejabat publik. Berdasarkan teori ini, maka pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak mempengaruhi pejabat publik untuk melakukan korupsi.

Apabila kita menggunakan contoh oknum pejabat publik yang melakukan korupsi pengadaan jalan lintas provinsi, maka oknum tersebut melakukan korupsi disebabkan karena tekanan dari masyarakat yang mendorongnya agar dia dapat menyelesaikan proyek tersebut dengan cepat.

Untuk menyelesaikan proyek tersebut dengan cepat maka pejabat tersebut harus sering-sering bertemu dengan pelaksana proyek untuk membahas bagaimana cara-cara yang dapat dilakukan agar proyek tersebut dapat selesai dengan cepat. Cara yang dapat ditempuh misalnya dengan mengurangi spesifikasi dan kualitas jalan, sementara uang yang sebenarnya dibutuhkan untuk membangun jalan sesuai dengan kualitas yang ditetapkan akan masuk ke kantong oknum pejabat tersebut dan pelaksana proyek.

Diambil dari Buku Membuka Pandora Box Perilaku Korup Dari Dimensi Etika, Budaya dan Keperilakuan yang diterbitkan oleh BPFE UGM dan Andi Offset

Recommended For You

About the Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*