Inspektorat Kabupaten Sleman menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Tahun 2022 dengan mengundang 86 Lurah di lingkungan Kabupaten Sleman pada Selasa (6/12). Kegiatan ini masih dalam rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2022.
Hadir dalam acara tersebut Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo, Sekretaris Daerah Harda Kiswaya, Kepala Perwakilan BPKP DIY Adi Gemawan, Inspektur Kabupaten Sleman Hery Dwikuryanto, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Samsul Bahri.
Kustini dalam sambutannya menyampaikan “Rapat koordinasi ini menjadi kesempatan yang tepat bagi perangkat kalurahan untuk menyamakan persepsi tentang pentingnya pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa merupakan garda terdepan dalam tindak pencegahan korupsi pengelolaan dana desa”. Seluruh perangkat pemerintah desa untuk terus meningkatkan transparansi, tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa serta berkoordinasi aktif dengan instansi pembina maupun berkonsultasi kepada Inspektorat jika menghadapi kendala atau permasalahan penyelenggaraan pemerintahan maupun pengelolaan keuangan. “Agar potensi permasalahan pengelolaan keuangan dapat diminimalisir, pemerintah kalurahan diharapkan segera menindaklanjuti rekomendasi pemeriksa atas temuan pemeriksaan”, imbuhnya.
Inspektur Kabupaten, Hery Dwikuryanto menyampaikan bahwa perlu adanya pengelolaan dana desa secara tertib serta tepat sasaran dalam pemanfaatannya sehingga mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk mewujudkan tatakelola keuangan desa sebagaimana harapan tersebut, Inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah senantiasa melakukan pendampingan kepada pemerintah Kalurahan melalui kegiatan pengawasan. Hal ini bertujuan agar terwujud pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. “Dengan kegiatan Rakorwasda ini diharapkan dapat menginspirasi para Lurah untuk selalu memiliki komitmen dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi”, tutup Hery.
Adi Gemawan, Kepala Perwakilan BPKP DIY menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa harus terus ditingkatkan karna masih terdapat berbagai permasalahan terkait pengelolaan keuangan desa. Upaya penguatan peran pengawasan dan pembinaan diantaranya peningkatan peran pendamping Kalurahan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, serta penguatan peran Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan penggunaan dana desa.
Dalam acara tersebut Bupati Sleman dan seluruh peserta menandatangani komitmen bersama melawan korupsi. Diharapkan Lurah dan jajarannya dapat meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kalurahan serta bersama mewujudkan Sleman yang bebas dari korupsi.
