Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) merupakan salah satu bentuk komitmen aparatur negara dalam menjunjung tinggi prinsip integritas dan transparansi. Melalui pelaporan ini, setiap aparatur menunjukkan kesadaran dan tanggung jawabnya untuk... Read more »
Transformasi digital terus menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Berangkat dari semangat tersebut, Inspektorat Kabupaten Sleman menghadirkan inovasi Sistem Reviu Berjenjang Inspektorat Sleman Berbasis Aplikasi (Si Rejais) sebagai... Read more »
Dalam rangka meningkatkan pemahaman aparatur mengenai batasan gratifikasi, Inspektorat Kabupaten Sleman menghadirkan videografis edukatif bertema “Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan.” Melalui media ini, pegawai diharapkan dapat lebih mudah memahami perbedaan antara gratifikasi... Read more »
Korupsi merupakan salah satu ancaman terbesar dalam tata kelola pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di Indonesia, tantangan ini tidak hanya terjadi di pemerintahan pusat, tetapi juga menyebar di berbagai wilayah... Read more »
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran untuk melakukan pengawasan dalam implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Pemerintah Kabupaten, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring kegiatan, sekaligus mendorong Tim... Read more »
Pengawasan Publik yang Menembus Ruang dan Waktu untuk Mendorong Peningkatan Kinerja Kebijakan Pemerintah dalam Mewujudkan World Class Government. Kebijakan publik adalah respons pemerintah melalui sistem politik dan birokrasi untuk memecahkan permasalahan di... Read more »
Kita mengetahui bahwa definisi pengendalian intern berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah: Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk... Read more »