Sleman – Bupati Sleman Harda Kiswaya bersama jajaran eksekutif dan legislatif melaksanakan rapat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Selasa (25/11/2025). Pertemuan ini digelar sebagai langkah strategis untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, khususnya dalam proses perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan tata kelola pemerintahan daerah.
Rakor ini turut dihadiri Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Susmiarto, pimpinan DPRD Kabupaten Sleman, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Keterlibatan berbagai unsur tersebut dilandasi bahwa pencegahan korupsi merupakan agenda bersama yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor di tingkat daerah.
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut dari Rakor Kepala Daerah yang dilaksanakan 19 Maret 2025 di Jogja Expo Center, serta menjalankan mandat Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU KPK. Dalam ketentuan tersebut, KPK memiliki tugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang memberantas korupsi dan penyelenggara pelayanan publik. “Ya, bersama pimpinan DPRD Kabupaten Sleman, saya memimpin jajaran Pemkab Sleman melakukan koordinasi dengan KPK,” ujar Bupati Sleman Harda Kiswaya.
Dalam pembahasan, Pemkab Sleman dan KPK menyoroti pentingnya monitoring, controlling, surveillance for prevention, serta pelaksanaan survei penilaian integritas sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Bupati Harda menegaskan bahwa Sleman memiliki komitmen kuat untuk membangun sistem pemerintahan yang berkepastian hukum dan bebas dari praktik korupsi. “Pemkab Sleman berkomitmen besar dalam membangun sistem pemerintahan yang berkepastian hukum dan bebas dari praktik korupsi,” tegasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Y Gustan Ganda, menambahkan bahwa legislatif menempatkan pencegahan korupsi sebagai agenda prioritas. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan pengawasan internal, digitalisasi layanan publik, serta peningkatan integritas ASN melalui pembinaan yang berkelanjutan. Dengan adanya rakor bersama KPK ini, ia berharap sinergi antara seluruh unsur pemerintahan dapat semakin kuat guna mencegah korupsi sejak dini dan mewujudkan tata kelola pemerintahan Sleman yang semakin transparan dan berintegritas.
