Inspektorat Sleman Lakukan Pendampingan Reformasi Birokrasi Kalurahan pada 17 Kapanewon

Inspektorat Kabupaten Sleman melaksanakan kegiatan Pendampingan Reformasi Birokrasi (RB) Kalurahan di 17 Kapanewon di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang berlangsung mulai 10 Juni hingga 9 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas Pemerintah Kalurahan dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Pendampingan diikuti oleh Lurah beserta perangkat Kalurahan dari masing-masing Kapanewon. Dalam kegiatan tersebut, Inspektorat Kabupaten Sleman memberikan pendampingan terkait implementasi Reformasi Birokrasi Kalurahan, mulai dari pemenuhan komponen dan indikator Reformasi Birokrasi, penyusunan dokumen pendukung, hingga penguatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini juga menghadirkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman yang memberikan penguatan materi mengenai kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan serta implementasi Reformasi Birokrasi di tingkat kalurahan.

Selama pelaksanaan pendampingan, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya komitmen seluruh unsur pemerintah kalurahan dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Berbagai aspek yang menjadi fokus pembahasan meliputi penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja, pembangunan budaya kerja yang berintegritas, serta upaya mewujudkan birokrasi yang adaptif dan berorientasi pada hasil.

Dalam kesempatan tersebut, Inspektorat Kabupaten Sleman juga mengidentifikasi sejumlah kendala yang masih dihadapi oleh kalurahan, di antaranya kelengkapan dokumen pendukung, pemahaman terhadap indikator penilaian Reformasi Birokrasi, serta konsistensi dalam pelaksanaan program. Melalui pendampingan dan diskusi secara langsung, berbagai masukan serta rekomendasi diberikan sebagai upaya memperkuat implementasi Reformasi Birokrasi di setiap kalurahan.

Pendampingan Reformasi Birokrasi Kalurahan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah kalurahan dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan, memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif, serta mendorong terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas demi mendukung penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang lebih baik.

Recommended For You

About the Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*