Dalam rangka meningkatkan pemahaman aparatur mengenai batasan gratifikasi, Inspektorat Kabupaten Sleman menghadirkan videografis edukatif bertema “Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan.” Melalui media ini, pegawai diharapkan dapat lebih mudah memahami perbedaan antara gratifikasi yang wajib dan tidak wajib dilaporkan, sehingga dapat terhindar dari potensi pelanggaran serta mampu menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik berupa uang, barang, fasilitas, maupun bentuk lainnya. Pada prinsipnya, setiap gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas harus dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketentuan ini penting untuk menjaga integritas serta mencegah timbulnya konflik kepentingan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
Namun demikian, berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, Pasal 2 ayat (3), terdapat beberapa bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Sebagai contoh, pemberian yang berasal dari keluarga sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum, dan lain-lain.
Dengan memahami ketentuan ini, setiap pegawai dapat lebih lebih bijak dalam menyikapi setiap bentuk pemberian yang diterima. Mari bersama-sama menumbuhkan budaya anti gratifikasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari KKN.
